Aksi 287 GNPF – MUI: Sebuah Gerakan Social Review

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

(Koordinator Koalisi Advokat Penjaga Konstitusi)

Muslimahzone.com – Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu), arus penolakan publik dan tuntutan pencabutan Perppu kepada Presiden Jokowi semakin menggelinding dan membesar bak bola salju.

Sebut saja lembaga-lembaga advokasi semisal YLBHI, Kontras, KSHUMI, Koalisi Advokat Indonesia, lembaga dan gerakan akademisi seperti dari UI, UNPAD, UII, gerakan ulama, Mahasiswa, tokoh politik, bahkan berbagai gerakan Ormas seperti Muhammadiyah, Persis, HTI, Hidayatullah, gerakan buruh yang tergabung dalam FSPMI, gerakan sosial media, semua koor menyuarakan penolakannya.

Suara dukungan nyaris sepi, kecuali dari lembaga dan organisasi partisan yang selama ini nyaris selalu aktif hadir menjadi legitimitator penguasa (baca: stempel).

Hizbut Tahrir Indonesia, adalah ormas yang pertama kali menjadi korban keganasan Perppu. Betapa tidak, tidak berselang lama setelah penerbitan Perppu tiba-tiba secara sepihak Pemerintah melalui Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM RI mengumumkan pencabutan status badan hukum HTI.

Jika tunduk pada aturan lama, Pemerintah tidak dapat dibenarkan secara sepihak membubarkan Ormas. Ada prosedur hukum yang harus dilalui Pemerintah dari tahap mediasi awal, pemberian peringatan, penghentian dana bantuan, penghentian sementara hingga proses permohonan pencabutan status badan hukum Ormas melalui pengadilan.

Aturan inilah sebagaimana termaktub dalam pasal 63 sampai 80 UU No. 27/2013 yang dianggap Pemerintah tidak memadai. Dengan dalih asas “Contrarius Actus” Pemerintah memangkas serangkaian proses dan prosedur hukum pembubaran ormas dengan memindahkan otoritas pembubaran ormas dari Palu pengadilan kepada Pemerintah secara sepihak.

Belum lagi, Perppu secara serampangan membuat norma baru untuk memberangus sikap kritis Ormas, memangkas hak konstitusi untuk menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dengan memunculkan “Pasal Zombie”.

Pasal 82A ayat (1) dan (2) menghantui setiap anggota atau pengurus Ormas yang secara sepihak dituduh menganut paham anti Pancasila. Tafsir paham yang bertentangan dengan Pancasila juga diperluas, dari yang sebelumnya fokus pada paham Sosialisme, Atheisne, Marxisme dan Leninisme melebar pada paham lain yang disebut ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945.

Kritik Perppu dari aspek hukum telah dilakukan secara kongkrit oleh beberapa lembaga dan individu melalui Uji Perppu ke Mahkamah konstitusi. Penulis bersama Koalisi Advokat Penjaga Konstitusi juga mengajukan Permohonan Pengujian Perppu dan telah teregistrasi dengan berkas Nomor: 48/PUU-XV/2017.

GERAKAN SOCIAL REVIEW

Sebagaimana telah diketahui secara konstitusi ikhtiar untuk membatalkan Perppu dapat ditempuh melalui 2 (dua) Jalan. Pertama, dengan menempuh jalan Yudicial Review melalui Mahkamah konstitusi. Kedua, melakukan gerakan Political Review melalui DPR agar DPR pada masa sidang selanjutnya dapat menolak Perppu. 

Dengan sarana putusan pembatalan MK atau melalui kekuatan politik berupa penolakan dari DPR, keduanya dapat mengoreksi Perppu sehingga demi hukum Presiden wajib mencabutnya dan mencoret dari dokumen lembaran negara RI.

Tetapi ada satu langkah lagi yang ini dibenarkan konstitusi, sebuah ikhtiar konstitusional untuk melakukan koreksi terhadap Perppu. Langkah ini penulis sebut sebagai ikhtiar “Social Review”.

Dalam konstitusi sesuai ketentuan pasal 29D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

Aksi GNPF-MUI yang mengumpulkan umat dalam sebuah gerakan berkumpul di masjid Istiqlal, melaksanakan sholat Jum’at, serta diteruskan dengan aksi “menyatakan pendapat” secara bersama-sama ke gedung Mahkamah Konstitusi adalah sebuah gerakan konstitusional yang tidak boleh ada satu pihak pun yang menghalang-halangi.

Gerakan ini bisa dipahami sebagai sebuah gerakan Sosial untuk melakukan koreksi atas kesalahan Pemerintah yang telah secara serampangan menerbitkan Perppu. Inilah yang penulis sebut sebagai sebuah “Gerakan Social Review”.

Langkah ini diambil sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi publik pada penolakan Perppu, dengan harapan Pemerintah mau mendengarnya kemudian secara sadar dan penuh keinsyafan mengakui kesalahan dan serta merta mencabut Perppu, tanpa menunggu perintah putusan MK atau dipaksa mencabut karena penolakan DPR.

Pilihan mencabut Perppu atas dasar keinsyafan dan menyerap aspirasi publik tentu menjadi pilihan sikap yang bermartabat bagi Presiden, ketimbang Presiden terpaksa mencabut Perppu atas perintah putusan MK atau penolakan DPR.

Hanya saja pilihan ini kemungkinan besar tidak akan diambil Pemerintah. Pemerintah seolah terlihat semakin represif dan menegaskan dirinya sebagai rezim diktator. Terbukti, berbagai saran dan kritikan Perppu ditanggapi dingin Presiden Jokowi. Jurus klasik selalu dimunculkan, jika tidak sependapat silahkan ke pengadilan.

Namun penting untuk diketahui, langkah ini jika tidak mampu membuat Presiden terbuka dan menginsyafi diri maka Gerakan Social Review ini diharapkan mampu memberikan dukungan moril kepada Mahkamah konstitusi, agar mengadili permohonan pengujian Perppu secara adil, bijak dan independen.

Gerakan Social Review ini juga menjadi semacam “Early Warning” bagi partai politik di DPR menjelang pemilu 2019. Pesan yang bisa dibaca politisi di Senayan adalah jika DPR tetap ngotot mendukung Perppu dan tidak menolaknya, maka umat akan mencatat partai mana yang memberikan dukungan pada Perppu. Umat akan mengingatnya dengan jelas, dan di 2019 umat akan memberi hukuman politik pada partai pro Perppu yang jelas-jelas Dzalim.

Gerakan Social Review juga memperteguh posisi Gerakan Civil Society yang selama ini sering dipinggirkan oleh peran politik dan kekuasaan. Para tokoh dan simpul-simpul umat akan secara langsung memimpin perubahan ditengah-tengah umat, tanpa menunggu proses politik 5 (lima) tahunan.

Disinilah peran sentral ulama sebagai pemimpin umat untuk mengambil alih kepemimpinan pergerakan, agar arah pergerakan benar-benar ada pada rel agama dan tidak dibajak para petualang politik dan pemburu rente-rente kekuasaan.

Hari ini umat merindukan ulama-ulama seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Jend. Sudirman, KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim As’ari, Bung Tomo, Natsir, Buya Hamka, dll. Mereka adalah ulama-ulama dan pemimpin terbaik yang pernah dilahirkan dari rahim negeri ini.

ESTAFET PERGERAKAN 

Memang benar gerakan Social Review ini diperuntukkan sebagai sarana menyampaikan aspirasi menolak Perppu. Namun demikian, jika suara-suara ini tidak didengar penguasa maka gerakan ini bisa disambung sebagai upaya mengingatkan Presiden agar taat konstitusi.

Prof. Yusril telah memberi indikasi Presiden Jokowi telah melanggar “Hukum Besi Anggaran”. Rasio hutang negara terhadap APBN telan melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan UU. Nilai hutang negara yang hampir mencapai rasio 50 % dari total APBN, melampaui amanat UU yang hanya memberi batas maksimum sampai 30%.

Terserah pada umat, apakah estafet pergerakan ini akan diperbesar dan dilanjutkan untuk menuntut MPR melakukan sidang istimewa dan mengaktifkan pasal 7A UUD 1945 guna meminta pertanggungjawaban Presiden, atau umat bersabar melakukan gerakan politik secara aktif menunggu pemilu 2019.

Yang paling penting, gerakan Social Review yang digagas GNPF – MUI ini adalah gerakan yang didasari semangat akidah untuk Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Semua peserta yakin, sekecil apapun ikhtiar, hasil apapun yang diperoleh, sepanjang semua diniatkan untuk menggapai Ridlo Allah, maka target pahala diakherat kelak adalah ujroh (upah) perniagaan dengan Allah SWT yang tiada bandingannya.

Bekasi, 27 Juli 2017.

(fauziya/muslimahzone.com)

Leave a Reply

Menganggap Konflik Rohingnya Bukan Masalah Agama, Postingan Afi Kembali Menuai Kontroversi
Waspadalah, Kristenisasi Muslimah Lewat Jalur Pacaran
Pernikahan Pemuda dengan Nenek, Pemuda Dianggap Masih Dibawah Umur
Pendidikan Agama di Sekolah akan Dihapus?
Hukum Leasing dalam Islam
Batas Waktu Penyimpanan Daging Qurban
Negeri Tanpa Pajak, Hanya Islam yang Bisa
Kapan Memulai Puasa Dzulhijjah?
Terpesonalah pada Pembuat Keajaiban
Kunci Pendidikan Anak-anak Palestina
Di Antara 2 Pilihan
Untuk Apa Ujian Kehidupan?
Wajibkah Memenuhi Kebutuhan Sekunder-Tersier Istri?
Inikah Pelakor?
Bahagia Walau Tinggal di Kontrakan
Agar Istri Tak Futur Berdakwah
Membekali Anak tentang Pernikahan Sebelum Terlambat
Kapan Mengenalkan Anak Kisah Nabi
Kunci Pendidikan Anak-anak Palestina
Menanamkan Ketaatan Sejak Dini
Ramadhan, Bulan Memperbanyak Stok Sabar
Jadilah Cyber Army, Boikot Ide Sesat!
Jaga Aurat di Depan Kamera
Perilaku Selfie Menjamur, Pengaruh BDD Ikut Bertutur
Kisah Taubat yang Mengagumkan
Kisah Wanita yang Masuk Neraka Karena Air Wudhu
Pahlawan yang Diragukan
Charlemagne, Harun Ar Rasyid, dan Lubang Ukhuwah Kita
Manfaat Menyusui bagi Ibu
Promil, Jangan Sembarang Minum Obat
Salah Paham Habatussauda
Inilah Beberapa Kesalahan Penderita Maag Menurut Medis
Tips Mengurangi Rasa Pahit pada Pare
Mengolah Ceker Agar Empuk dan Tidak Amis
Tips Mengatasi Penyakit Ujub
Memilih Buku Bacaan untuk Mengisi Ramadhan
Membuat Roti Cane Step by Step
Nikmati Segarnya Green Tea Smoothies
Segarnya Es Kuwut di Hari Lebaran
Biji Ketapang Gurih dan Empuk